Sekolah pada masa penjajahan tidak dibangun terutama untuk memberi kesempatan belajar yang setara. Pemerintah kolonial menjadikannya alat untuk mengatur penduduk, menyiapkan tenaga kerja, dan menanamkan kepatuhan kepada penguasa.
Dampak Penjajahan terhadap Pendidikan di Indonesia terlihat berbeda pada masa Belanda dan Jepang. Ada ketimpangan yang melukai masyarakat, tetapi juga lahir sekolah modern, kaum terpelajar, serta kesadaran nasional yang kelak menolak penjajahan. Jejaknya masih terasa dalam cara Indonesia memandang akses sekolah, bahasa, dan tujuan pendidikan.
Dampak Penjajahan terhadap Pendidikan di Indonesia pada Masa Belanda
Pada masa VOC, pendidikan formal belum menjadi perhatian utama. VOC lebih menaruh perhatian pada perdagangan, penguasaan wilayah, dan penyebaran agama Kristen di daerah tertentu. Namun, ketika Hindia Belanda terbentuk, sekolah mulai dipakai untuk mendukung administrasi kolonial yang makin luas.
Pemerintah Belanda membutuhkan juru tulis, guru, tenaga kesehatan tingkat rendah, dan pegawai kantor. Karena itu, sekolah tidak dirancang untuk menjangkau seluruh penduduk pribumi. Pendidikan menjadi jalur untuk memenuhi kebutuhan birokrasi dan perusahaan kolonial dengan biaya murah.
Politik Etis yang dikaitkan dengan gagasan C.Th. van Deventer pada 1899 memang memperluas pendidikan. Akan tetapi, perluasan itu tetap terbatas. Anak pejabat, bangsawan, priyayi, dan keluarga yang dekat dengan pemerintah kolonial memiliki peluang jauh lebih besar dibanding anak petani atau buruh.
Sekolah Berjenjang Menurut Ras dan Status Sosial
Sistem pendidikan Belanda bersifat dualistis dan terpisah menurut golongan. Anak Eropa masuk Europeesche Lagere School atau ELS. Anak keturunan Tionghoa dapat bersekolah di Hollandsch-Chineesche School atau HCS. Sementara itu, anak pribumi dari keluarga tertentu dapat mengakses Hollandsch-Inlandsche School atau HIS.
Bagi mayoritas pribumi, tersedia sekolah kelas satu, sekolah kelas dua, volkschool, dan vervolgschool. Lama belajar, mutu bangunan, buku, bahasa pengantar, serta peluang melanjutkan sekolah tidak sama. Volkschool umumnya hanya memberi pendidikan dasar yang sangat terbatas.
Biaya sekolah juga menjadi penghalang. Banyak keluarga tidak sanggup melepas anak untuk belajar karena mereka membutuhkan tenaga anak di sawah, kebun, atau rumah. Sekolah sering berada di kota atau pusat pemerintahan, sehingga anak desa menghadapi jarak yang jauh.
Pada sistem kolonial, ijazah bukan hanya bukti belajar. Ijazah juga menentukan siapa yang lebih mungkin masuk kantor pemerintah dan siapa yang tetap berada di pekerjaan kasar.
Bahasa Belanda dan Kurikulum untuk Kepentingan Kolonial
Bahasa Belanda menjadi pintu masuk bagi pendidikan yang lebih tinggi dan pekerjaan yang lebih baik. Namun, hanya sedikit pribumi yang dapat menguasainya. Sekolah rakyat lebih banyak memakai bahasa daerah, sedangkan sekolah berbahasa Belanda diperuntukkan bagi kelompok terbatas.
Kurikulum menekankan baca tulis, berhitung, kebersihan, disiplin, dan keterampilan administratif. Pelajaran itu berguna untuk membentuk pegawai yang patuh, bukan warga yang bebas mengkritik kekuasaan. Pendidikan juga tidak memberi ruang luas bagi sejarah rakyat Indonesia atau pemikiran politik yang menantang kolonialisme.
Jalur menengah seperti MULO, HBS, dan AMS memang membuka kesempatan akademik. Namun, syarat masuknya ketat dan biaya belajarnya tinggi. Akibatnya, pemerataan pendidikan berjalan lambat, bahkan ketika jumlah sekolah mulai bertambah pada awal abad ke-20.
Pendidikan pada Masa Jepang Lebih Seragam, tetapi Tetap Mengontrol
Pendudukan Jepang pada 1942 sampai 1945 mengubah sistem sekolah secara cepat. Jepang menutup banyak sekolah berbahasa Belanda dan melarang bahasa Belanda, Inggris, serta Prancis dalam pembelajaran. Penguasa baru ingin menghapus pengaruh Eropa dan menggantinya dengan pengaruh Jepang.
Di satu sisi, penggolongan sekolah dasar berdasarkan ras dan status sosial mulai dihapus. Di sisi lain, Jepang memakai sekolah untuk propaganda, pengawasan, dan mobilisasi perang. Pendidikan tidak menjadi bebas hanya karena struktur Belanda dibongkar.
Banyak sekolah kekurangan guru, buku, dan fasilitas. Sejumlah perguruan tinggi juga ditutup pada 1943. Karena perang menyerap sumber daya, mutu pendidikan turun meski bentuk sistemnya tampak lebih sederhana.
Penyeragaman Sekolah Dasar dan Bahasa Pengantar
Jepang menyeragamkan sekolah dasar menjadi Kokumin Gakko atau Sekolah Rakyat dengan masa belajar enam tahun. Sistem ini berbeda dengan pendidikan Belanda yang membedakan sekolah dasar menurut golongan penduduk.
Pendidikan lanjutan mencakup Shoto Chu Gakko dan Koto Chu Gakko. Ada pula sekolah kejuruan untuk pertukangan, teknik, pertanian, pelayaran, dan pendidikan guru. Mata pelajaran praktis dipilih karena Jepang membutuhkan tenaga terampil selama perang.
Bahasa Indonesia dipakai lebih luas sebagai bahasa pengantar dan bahasa administrasi. Kebijakan ini memberi ruang baru bagi bahasa Indonesia, walaupun Jepang juga mewajibkan pelajaran bahasa Jepang. Masyarakat dapat berkomunikasi lintas daerah tanpa bergantung pada bahasa Belanda.
Penyeragaman tidak otomatis memperbaiki akses. Jumlah sekolah dasar justru turun, dari sekitar 21.500 pada masa Belanda menjadi sekitar 13.500 pada masa Jepang. Banyak anak kehilangan kesempatan belajar karena sekolah ditutup atau kegiatan belajar terganggu.
Kurikulum Jepang, Disiplin Militer, dan Perang
Kurikulum Jepang memasukkan bahasa Jepang, pendidikan mental, pendidikan jasmani, kegiatan kejuruan, upacara, nyanyian, dan latihan fisik. Murid mengenal lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, serta kebiasaan yang menunjukkan penghormatan kepada Kaisar.
Pada sekolah menengah, latihan militer mendapat porsi lebih besar. Anak didik diarahkan agar kuat secara fisik, disiplin, dan siap membantu kebutuhan perang. Sejarah Belanda dan Eropa disisihkan, lalu diganti materi tentang Asia, Jepang, dan Indonesia sesuai propaganda penguasa.
Karena itu, masa Jepang tidak dapat dipandang sebagai pembebasan pendidikan. Sekolah tetap berada di bawah kontrol ketat. Bedanya, Jepang memakai bahasa Indonesia dan menghapus sebagian sekat sosial Belanda sambil mengarahkan murid kepada kepentingan militernya.
Dampak Penjajahan terhadap Pendidikan di Indonesia bagi Masyarakat dan Pergerakan Nasional
Warisan paling berat dari pendidikan kolonial adalah ketimpangan. Akses sekolah bergantung pada ras, kedudukan keluarga, tempat tinggal, dan kemampuan ekonomi. Anak di kota memiliki pilihan lebih banyak dibanding anak di desa, sedangkan keluarga priyayi lebih dekat dengan jalur pendidikan pemerintah.
Ketimpangan itu tidak berhenti ketika Indonesia merdeka. Sebagian besar rakyat masih memiliki pendidikan dasar yang rendah. Pemerintah Indonesia kemudian menghadapi pekerjaan besar, membangun sekolah nasional, menyediakan guru, dan menjangkau wilayah yang sebelumnya diabaikan.
Namun, Dampak Penjajahan terhadap Pendidikan di Indonesia juga melahirkan keadaan yang ironis. Pendidikan kolonial mencetak sebagian kecil kaum terpelajar pribumi. Mereka membaca surat kabar, mengenal gagasan kebebasan, dan melihat langsung ketidakadilan yang terjadi di sekolah maupun kantor pemerintahan.
Ketimpangan Pendidikan Meninggalkan Warisan Sosial Panjang
Perbedaan mutu sekolah menciptakan perbedaan peluang kerja. Lulusan sekolah berbahasa Belanda lebih mungkin menjadi pegawai kantor atau melanjutkan pendidikan. Sebaliknya, lulusan sekolah rakyat sering hanya memperoleh kemampuan dasar.
Pendidikan Islam juga menghadapi tekanan. Ordonansi guru 1905 dan 1925 memperketat pengawasan terhadap guru agama. Kebijakan sekolah liar kemudian membatasi sekolah yang tidak berada di bawah kendali pemerintah kolonial.
Setelah 1945, Indonesia perlu mengejar ketertinggalan itu melalui perluasan sekolah dasar, pendidikan guru, dan penggunaan bahasa Indonesia. Tantangan pemerataan masih ada hingga sekarang, terutama pada kualitas fasilitas, ketersediaan guru, dan akses di daerah terpencil.
Kaum Terpelajar Mendorong Kritik dan Perjuangan Kemerdekaan
Sekolah kolonial tidak sepenuhnya berhasil menciptakan kelompok yang tunduk. Sebagian pelajar justru memakai pengetahuan yang mereka peroleh untuk mengkritik penjajahan. Mereka menulis di pers, membangun organisasi, dan menyebarkan gagasan tentang persatuan.
Tokoh-tokoh pergerakan lahir dari lingkungan pendidikan modern maupun pendidikan rakyat. Ki Hadjar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada 1922 sebagai jawaban atas sekolah kolonial yang membatasi rakyat. Taman Siswa menempatkan pendidikan sebagai sarana memerdekakan pikiran, bukan sekadar menyiapkan pegawai.
Organisasi seperti Budi Utomo juga menunjukkan hubungan erat antara pendidikan dan kebangkitan nasional. Kaum terpelajar dapat berkomunikasi lintas daerah, membandingkan pengalaman, lalu menyadari bahwa penindasan tidak hanya dialami satu kelompok.
Bahasa Indonesia Menjadi Jembatan Persatuan
Pada masa Belanda, bahasa Belanda menjadi bahasa prestise dan akses pendidikan tinggi. Sebaliknya, bahasa Indonesia berkembang di surat kabar, organisasi, perdagangan, dan ruang pertemuan antardaerah. Sumpah Pemuda 1928 telah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
Jepang memperluas penggunaannya di sekolah dan administrasi karena ingin menyingkirkan bahasa Belanda. Tujuannya tetap bersifat politik. Meski begitu, masyarakat Indonesia memanfaatkan ruang tersebut untuk memperkuat identitas bersama.
Bahasa Indonesia memudahkan gagasan kebangsaan menjangkau banyak kelompok. Seorang pemuda dari Minangkabau, Jawa, Sulawesi, atau Maluku dapat berbicara tentang kemerdekaan dengan bahasa yang semakin dipahami bersama.
Pelajaran Sejarah Pendidikan Kolonial bagi Indonesia Masa Kini
Kemerdekaan mengubah arah pendidikan. Sekolah seharusnya membentuk warga negara yang berpikir, berkarakter, dan mampu menentukan masa depannya. Pendidikan tidak boleh kembali menjadi alat bagi kepentingan ekonomi atau politik kelompok terbatas.
Pemerataan akses perlu berjalan bersama mutu pembelajaran. Bangunan sekolah saja tidak cukup jika murid kekurangan guru, buku, koneksi internet, atau lingkungan belajar yang aman. Kesenjangan antara kota dan daerah terpencil mengingatkan bahwa hak belajar harus hadir dalam praktik.
Dari Sekolah Penguasa Menjadi Pendidikan Warga Negara
Pendidikan nasional perlu memberi kesempatan setara tanpa membedakan asal daerah, agama, ras, kondisi ekonomi, atau latar keluarga. Prinsip ini berlawanan dengan sekolah kolonial yang sejak awal membagi murid menurut golongan.
Kurikulum juga perlu mengasah daya pikir kritis. Murid patut belajar bertanya, memeriksa sumber, dan memahami konteks sejarah. Kepatuhan tanpa pemahaman pernah menjadi tujuan pendidikan penjajah, sehingga Indonesia perlu memilih arah yang berbeda.
Mengapa Sejarah Ini Perlu Dipelajari Generasi Sekarang
Sejarah pendidikan membuat kita memahami bahwa sekolah yang tersedia hari ini lahir dari perjuangan panjang. Banyak pendidik dan tokoh pergerakan menolak sistem yang memandang rakyat sebagai tenaga kerja murah.
Pelajaran ini juga membantu siswa menilai kebijakan pendidikan secara lebih jernih. Ketika akses sekolah tidak setara, masalahnya bukan sekadar urusan pribadi keluarga. Ada kebijakan, anggaran, dan perhatian negara yang menentukan kesempatan belajar.